JAKARTA – Pemerintah menetapkan mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, mereka tetap harus mengikuti tes seleksi yang akan digelar secara nasional sebagaimana calon PNS lainnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, seleksi ini diperlukan karena sebagian besar tenaga honorer yang bekerja saat ini tidak melalui tes kemampuan. Menurut dia, dalam waktu 2–3 tahun, pengangkatan tenaga honorer akan tuntas semua.
“Saya berprinsip semua tenaga honorer ini akan diperhatikan karena alasan kemanusiaan, tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum, karena kita gunakan uang negara untuk membayarnya. Yang paling penting jangan menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” katanya seusai audiensi dengan PGRI mengenai Tenaga Honorer di Gedung Kemenpan dan RB kemarin. Menurut Menpan,tes itu sendiri akan terbagi antara pengujian kemampuan dasar dan kompetensi bidang. Pihaknya akan bekerja sama dengan konsorsium perguruan tinggi negeri untuk menyusun soal yang akan dijadikan alat ukurnya.
Dia menambahkan saat ini memang ada data 600.000 tenaga honorer,namun karena data itu tidak jelas maka akan diperiksa kembali.Menurut dia, data valid sulit didapatkan karena jumlahnya yang dinamis di mana tenaga honorer ini memang tidak digaji oleh pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat, ujarnya, harus mau menempati daerah yang masih terbatas sumber daya manusianya. “Jujur saya katakan, jumlah guru di Indonesia ini sudah mengalahi di Jepang. Namun, jumlah ini tidak dibarengi dengan efektivitas.
Maka itu, mereka harus mau bekerja di tempat yang kosong atau mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,”ujarnya. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menjelaskan, data yang sudah lengkap itu ialah untuk guru kategori satu yakni tenaga honorer yang mengabdi sejak 1 Januari 2006, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN sebanyak 167.000 orang.
Tenaga honorer kategori satu ini, jelasnya,yang tahun ini akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, sedangkan tenaga honorer kategori dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN yang mencapai 600.000, akan diangkat melalui tes seleksi pada periode berikutnya dengan menggunakan APBN Perubahan. Neneng zubaidah
Sumber: Seputar Indonesia
Selasa, 28 Februari 2012
Pendaftar CPNS 2013 Diperkirakan Membludak
KUDUS, suaramerdeka.com - Peningkatan pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 dimungkinkan akan benar-benar terjadi. Hal itu terkait pemberlakuan moratorium oleh pemerintah pusat beberapa waktu yang lalu. Semakin banyak peminat, diprediksi banyak dinamika didalamnya termasuk kemungkinan adanya kasus penipuan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Pelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Revlisuanto Subekti, mengemukakan hal itu Minggu (26/2). Lebih lanjut dia menyatakan animo masyarakat yang ingin menjadi abdi negara diyakini akan membludak saat pemerintah pusat mulai mengumunkan perekrutan.
"Jumlahnya kemungkinan akan lebih besar karena sebelumnya perekrutan CPNS dihentikan sementara," katanya.
Beberapa kejadian yang sering muncul seperti penipuan dari oknum atau pihak terkait yang mengaku dapat menjanjikan satu posisi tertentu. Meskipun sudah berulangkali diberikan penjelasan dan sosialisasi, kasus seperti itu masih saja terjadi.
"Itu yang perlu kita antisipasi," tandasnya.
Caranya, yakni dengan memberikan penjelasan kepada publik bahwa segala sesuatunya sangat tergantung dari hasil tes dari peserta. Revli menegaskan bila ada pihak yang mengaku dapat menjanjikan satu posisi tertentu, maka justru perlu diwaspadai.
(Anton WH / CN32 / JBSM)
Sumber: Suara Merdeka
Pelaksana Harian Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Revlisuanto Subekti, mengemukakan hal itu Minggu (26/2). Lebih lanjut dia menyatakan animo masyarakat yang ingin menjadi abdi negara diyakini akan membludak saat pemerintah pusat mulai mengumunkan perekrutan.
"Jumlahnya kemungkinan akan lebih besar karena sebelumnya perekrutan CPNS dihentikan sementara," katanya.
Beberapa kejadian yang sering muncul seperti penipuan dari oknum atau pihak terkait yang mengaku dapat menjanjikan satu posisi tertentu. Meskipun sudah berulangkali diberikan penjelasan dan sosialisasi, kasus seperti itu masih saja terjadi.
"Itu yang perlu kita antisipasi," tandasnya.
Caranya, yakni dengan memberikan penjelasan kepada publik bahwa segala sesuatunya sangat tergantung dari hasil tes dari peserta. Revli menegaskan bila ada pihak yang mengaku dapat menjanjikan satu posisi tertentu, maka justru perlu diwaspadai.
(Anton WH / CN32 / JBSM)
Sumber: Suara Merdeka
Strategi Mudah Belajar Toefl
Belajar Toefl seharusnya mampu mengasah kemampuan. Untuk mendapatkan nilai 500—600 dibutuhkan tes yang berkali-kali dan memakan waktu serta biaya tinggi. Cara strategis menguasai Toefl berdasarkan pengalaman ternyata tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memanfaatkan pengembangan metode terarah, teratur dan berkesinambungan. Metode ini penting semata-mata karena menguasai bahasa berarti menerapkan dalam aktivitas kebahasaan sehari-hari.
Tepat dalam memilih materi dan metode pengajaran adalah cara bagaimana agar tes bukan hanya membuang-buang waktu dan energi. Di mana sebaiknya kita terdaftar mengikuti tes, tentu bergantung. Dalam pandangan Febriana Dwi Handini dari Tangerang, "practice smarter not harder”.
Metode yang penting adalah yang memberi peningkatan kualitas bukannya kemunduran. Setelah membaca metode ini, “Toefl skor saya 527 ", terangnya.
Pengalaman lain dikisahkan oleh Mogi Maulandra dari Bogor, "Saya akan menghadapi ujian TOEFl, dalam 2 bulan latihan saya menghasilkan nilai 560 score ".
Sultkah kita menguasai bToefl? "Awalnya saya kurang percaya sama iklan seperti ini, lalu saya coba dan isi ebook ternyata menambah pengetahuan saya dalam Bahasa inggris terutama persiapan saya sebelum Menghadapi Test TOEFL. bener-bener recommended seller ! terima kasih carajawab :) ", aku Sautmartua dari Medan.
Solusi dan strategi yang baik memang cukup membantu siapa pun yang butuh menguasai materi lebih tinggi dan memadai. Tinggal kapan dan di mana kita berlatih serta bagaimana metode latihan yang ditawarkannya.
Tepat dalam memilih materi dan metode pengajaran adalah cara bagaimana agar tes bukan hanya membuang-buang waktu dan energi. Di mana sebaiknya kita terdaftar mengikuti tes, tentu bergantung. Dalam pandangan Febriana Dwi Handini dari Tangerang, "practice smarter not harder”.
Metode yang penting adalah yang memberi peningkatan kualitas bukannya kemunduran. Setelah membaca metode ini, “Toefl skor saya 527 ", terangnya.
Pengalaman lain dikisahkan oleh Mogi Maulandra dari Bogor, "Saya akan menghadapi ujian TOEFl, dalam 2 bulan latihan saya menghasilkan nilai 560 score ".
Sultkah kita menguasai bToefl? "Awalnya saya kurang percaya sama iklan seperti ini, lalu saya coba dan isi ebook ternyata menambah pengetahuan saya dalam Bahasa inggris terutama persiapan saya sebelum Menghadapi Test TOEFL. bener-bener recommended seller ! terima kasih carajawab :) ", aku Sautmartua dari Medan.
Solusi dan strategi yang baik memang cukup membantu siapa pun yang butuh menguasai materi lebih tinggi dan memadai. Tinggal kapan dan di mana kita berlatih serta bagaimana metode latihan yang ditawarkannya.
Selasa, 21 Februari 2012
CPNS Diutamakan bagi Guru Honorer
JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini diutamakan untuk guru honorer. Pasalnya, sebagian besar mereka telah mengabdi cukup lama.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan,para guru honorer yang sudah mengabdikan lebih dari lima tahun mestinya jadi prioritas. ”Harapan kami seperti dan nantinya dipertimbangkan,” katanya saat ditemui SINDO di Jakarta kemarin.
Kendati minta diprioritaskan, Mendikbud juga menegaskan bahwa mereka yang diangkat tersebut tetap harus mengedepankan kompetensi. Karena itu, perlu juga diperhatikan rekam jejak para honorer tersebut. Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan berdasarkan Undang- Undang (UU) No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di antaranya kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan program sarjana (S-1) atau diploma (D-4).“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,”katanya.
Dia menambahkan saat ini ada ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Mereka sebagian tersebar di daerah yang terpencil dan tertinggal. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka untuk diangkat tahun ini. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo berpendapat, pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.00 orang. Kemudian pada 2012,jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi calon PNS mencapai 720.000 orang.
Namun,pihaknya meminta pemerintah untuk memperhatikanjugapengangkatanguru kategori 1 yakni guru yang mengabdi sejak 1 Januari 2006,bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai oleh APBN. “Guru tingkat dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN, juga harus dinaikkan statusnya. Guru yang bekerja di sekolah swasta sejak 2005 dan juga guru bantu yang mencapai 14.000 orang kami mohon dijadikan PNS,”katanya.
Selain itu, juga ada guru di masa 2010/2011 sebanyak 197.678 guru dan tenaga honorer, termasuk calon PNS yang teranulir dari Jawa Tengah. Ditambah lagi janji pengangkatan 5.966 orang guru bantu DKI yang akan diangkat tahun ini. Anggota DPD ini juga menyarankan pemerintah harus membenahi sistem perekrutan karena penerimaan calon PNS di daerah sangat bernuansa kecurangan. Isu yang beredar, ujarnya, proses seleksi PNS menjadi ajang pengumpulan uang melalui jalan belakang oleh pemerintah daerah setempat.“ Ada yang bayar Rp50 juta hingga Rp75 juta,”ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menilai, perhatian pemerintah terhadap guru honorer sangat rendah, sebab hingga kini masih ada ratusan ribu guru yang berstatus honorer. Banyaknya jumlah guru honorer yang belum diangkat ini disebabkan kekacauan data administrasi yang dimiliki pemerintah.“Seharusnya, pengangkatan itu dapat dilakukan pada tahun lalu namun tenggat waktu pendataan yang sedianya harus selesai Agustus 2010 terpaksa molor hingga tahun ini,”tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemenpan dan RB membuka formasi penerimaan calon PNS untuk tenaga pendidik dan tenaga medis. Penerimaan guru hanya diperuntukkan neneng zubaidah bagi daerah yang masih kekurangan.
Sumber Sindo
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan,para guru honorer yang sudah mengabdikan lebih dari lima tahun mestinya jadi prioritas. ”Harapan kami seperti dan nantinya dipertimbangkan,” katanya saat ditemui SINDO di Jakarta kemarin.
Kendati minta diprioritaskan, Mendikbud juga menegaskan bahwa mereka yang diangkat tersebut tetap harus mengedepankan kompetensi. Karena itu, perlu juga diperhatikan rekam jejak para honorer tersebut. Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan berdasarkan Undang- Undang (UU) No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di antaranya kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan program sarjana (S-1) atau diploma (D-4).“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,”katanya.
Dia menambahkan saat ini ada ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Mereka sebagian tersebar di daerah yang terpencil dan tertinggal. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka untuk diangkat tahun ini. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo berpendapat, pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.00 orang. Kemudian pada 2012,jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi calon PNS mencapai 720.000 orang.
Namun,pihaknya meminta pemerintah untuk memperhatikanjugapengangkatanguru kategori 1 yakni guru yang mengabdi sejak 1 Januari 2006,bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai oleh APBN. “Guru tingkat dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN, juga harus dinaikkan statusnya. Guru yang bekerja di sekolah swasta sejak 2005 dan juga guru bantu yang mencapai 14.000 orang kami mohon dijadikan PNS,”katanya.
Selain itu, juga ada guru di masa 2010/2011 sebanyak 197.678 guru dan tenaga honorer, termasuk calon PNS yang teranulir dari Jawa Tengah. Ditambah lagi janji pengangkatan 5.966 orang guru bantu DKI yang akan diangkat tahun ini. Anggota DPD ini juga menyarankan pemerintah harus membenahi sistem perekrutan karena penerimaan calon PNS di daerah sangat bernuansa kecurangan. Isu yang beredar, ujarnya, proses seleksi PNS menjadi ajang pengumpulan uang melalui jalan belakang oleh pemerintah daerah setempat.“ Ada yang bayar Rp50 juta hingga Rp75 juta,”ungkapnya.
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menilai, perhatian pemerintah terhadap guru honorer sangat rendah, sebab hingga kini masih ada ratusan ribu guru yang berstatus honorer. Banyaknya jumlah guru honorer yang belum diangkat ini disebabkan kekacauan data administrasi yang dimiliki pemerintah.“Seharusnya, pengangkatan itu dapat dilakukan pada tahun lalu namun tenggat waktu pendataan yang sedianya harus selesai Agustus 2010 terpaksa molor hingga tahun ini,”tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kemenpan dan RB membuka formasi penerimaan calon PNS untuk tenaga pendidik dan tenaga medis. Penerimaan guru hanya diperuntukkan neneng zubaidah bagi daerah yang masih kekurangan.
Sumber Sindo
Sumbar Terima CPNS
INILAH.COM, Padang — Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Sumbar akan dimulai tahun 2013. Tetapi formasi yang tersedia sangat terbatas, diutamakan untuk memenuhi kekura ngan tenaga teknis dan tenaga kesehatan.
Peluang penerimaan CPNS itu sebe narnya terbuka selama masa moratorium kurun waktu 2011-2012. Tetapi syarat yang ditetapkan pemerintah sangat ketat dan sulit untuk direalisasikan. Dan persyaratan tersebut sudah disampaikan kepada Bupati/Walikota di Sumbar agar dipedomani bila berniat menerima CPNS dalam tahun ini.
“Melihat persyaratan yang ketat dalam penerimaan CPNS selama moratorium, maka kemungkinan besar penerimaan CPNS Pemprov Sumbar dilakukan tahun 2013 mendatang. Sekaligus usulan anggarannya akan diajukan pada APBD Sumbar 2013,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman kepada Haluan, di Padang.
Ia mengatakan, Sumbar memang mem butuhkan tambahan pegawai. Sebab jumlah PNS yang diterima setiap tahun itu tidak sebanding dengan jumlah PNS yang memasuki pensiun.
Sepanjang 2011 sekitar 291 pegawai yang pensiun. Lalu pada tahun 2012 ini sedikitnya 300 PNS juga bakal pensiun. Dan selama 2 tahun ini, sejak 2011-2012 diterapkan moratorium CPNS.
Secara jumlah, kebutuhan PNS itu mencukupi. Tetapi bila dilihat dari sudut kompetensinya, terasa kekurangannya. Apalagi setiap kali penerimaan CPNS selalu dibawah 300 orang. Sebagai contoh, pada 2010, Sumbar hanya menerima 270 orang CPNS.
Syarat penerimaan CPNS
Persyaratan yang rumit untuk penerimaan CPNS itu dapat dilihat dari Peraturan Bersama Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri dan Menteri Keuangan, tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.
Menurut Jayadisman, Pemprov Sumbar telah menindaklanjutinya dengan mengirim surat tertanggal 15 Februari 2012 yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota, tentang Tujuh Tugas Daerah Selama Moratorium Penerimaan CPNS, yaitu harus melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Selanjutnya menghitung kebu tuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisi jabatan, membuat peta jabatan, menyusun persyaratan jabatan yang meng gambarkan kompetensi jabatan, membuat proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun sejak 2012-2016 dan menyusun laporan redistribusi pegawai yang dapat dilakukan dengan pemetaan potensi, DUK, analisis besetting dan analisis kompetensi.
“Ini sulit kita selesaikan dalam waktu cepat. Pemprov Sumbar saja baru selesai menghitung kebutuhan PNS tahun ini, dan sekarang sedang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja,” katanya.
Bila daerah mampu menun taskan itu selama moratorium dan berniat menerima CPNS dalam waktu dekat, maka prosesnya juga rumit. Karena, usulan formasi dari daerah yang di sampaikan kepada Menteri PAN RI, akan diverifikasi kembali oleh Kementrian PAN.
Bila lolos dari Kementrian PAN maka akan diteruskan ke Tim Reformasi Birokrasi Pusat untuk dikaji kembali. Jika diperlukan, tim ini akan turun ke daerah tersebut mengecek langsung ke butuhan PNS di daerah itu. Jadi penerimaan CPNS itu benar-benar selektif. [mor]
Peluang penerimaan CPNS itu sebe narnya terbuka selama masa moratorium kurun waktu 2011-2012. Tetapi syarat yang ditetapkan pemerintah sangat ketat dan sulit untuk direalisasikan. Dan persyaratan tersebut sudah disampaikan kepada Bupati/Walikota di Sumbar agar dipedomani bila berniat menerima CPNS dalam tahun ini.
“Melihat persyaratan yang ketat dalam penerimaan CPNS selama moratorium, maka kemungkinan besar penerimaan CPNS Pemprov Sumbar dilakukan tahun 2013 mendatang. Sekaligus usulan anggarannya akan diajukan pada APBD Sumbar 2013,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jayadisman kepada Haluan, di Padang.
Ia mengatakan, Sumbar memang mem butuhkan tambahan pegawai. Sebab jumlah PNS yang diterima setiap tahun itu tidak sebanding dengan jumlah PNS yang memasuki pensiun.
Sepanjang 2011 sekitar 291 pegawai yang pensiun. Lalu pada tahun 2012 ini sedikitnya 300 PNS juga bakal pensiun. Dan selama 2 tahun ini, sejak 2011-2012 diterapkan moratorium CPNS.
Secara jumlah, kebutuhan PNS itu mencukupi. Tetapi bila dilihat dari sudut kompetensinya, terasa kekurangannya. Apalagi setiap kali penerimaan CPNS selalu dibawah 300 orang. Sebagai contoh, pada 2010, Sumbar hanya menerima 270 orang CPNS.
Syarat penerimaan CPNS
Persyaratan yang rumit untuk penerimaan CPNS itu dapat dilihat dari Peraturan Bersama Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri dan Menteri Keuangan, tentang Penundaan Sementara Penerimaan CPNS.
Menurut Jayadisman, Pemprov Sumbar telah menindaklanjutinya dengan mengirim surat tertanggal 15 Februari 2012 yang ditujukan kepada seluruh kabupaten/kota, tentang Tujuh Tugas Daerah Selama Moratorium Penerimaan CPNS, yaitu harus melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Selanjutnya menghitung kebu tuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisi jabatan, membuat peta jabatan, menyusun persyaratan jabatan yang meng gambarkan kompetensi jabatan, membuat proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun sejak 2012-2016 dan menyusun laporan redistribusi pegawai yang dapat dilakukan dengan pemetaan potensi, DUK, analisis besetting dan analisis kompetensi.
“Ini sulit kita selesaikan dalam waktu cepat. Pemprov Sumbar saja baru selesai menghitung kebutuhan PNS tahun ini, dan sekarang sedang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja,” katanya.
Bila daerah mampu menun taskan itu selama moratorium dan berniat menerima CPNS dalam waktu dekat, maka prosesnya juga rumit. Karena, usulan formasi dari daerah yang di sampaikan kepada Menteri PAN RI, akan diverifikasi kembali oleh Kementrian PAN.
Bila lolos dari Kementrian PAN maka akan diteruskan ke Tim Reformasi Birokrasi Pusat untuk dikaji kembali. Jika diperlukan, tim ini akan turun ke daerah tersebut mengecek langsung ke butuhan PNS di daerah itu. Jadi penerimaan CPNS itu benar-benar selektif. [mor]
Juni, Deadline Usulan CPNS
Jakarta, Padek—Kabar adanya rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tahun ini kian santer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) memberi tenggat waktu atau deadline bagi pemerintah daerah atau pusat untuk melaporkan usulan kebutuhan CPNS baru hingga Juni mendatang.
Rekrutmen CPNS untuk formasi tertentu ini meliputi tenaga pendidik, tenaga medis, dan tenaga mendesak lainnya. Di antaranya, sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP)). Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasodjo kemarin (30/1) mengatakan, pihaknya optimistis daerah bisa melengkapi berbagai dokumen persyaratan pengajuan kebutuhan CPNS baru yang sudah ditetapkan. ”Kita optimis. Asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti bisa mengejar target usulan ini,” tandasnya.
Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, beragamnya jenis kelengkapan dokumen yang harus dilaporkan ke Kemen PAN dan RB semata-mata untuk memetakan kebutuhan riil PNS sebenar-benarnya. Ketentuan ini juga diberlakukan, karena pemerintah sedang menggulirkan moratorium pengangkatan CPNS baru. Eko mengingatkan, bagi daerah yang aslinya tidak membutuhkan CPNS baru, jangan coba-coba untuk melayangkan usulan pengadaan CPNS lagi.
Laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi PNS selama lima tahun, yang menjadi salah satu persyaratan usulan CPNS baru, bisa menjadi indikator jika instansi daerah atau pusat memang benar-benar membutuhkan CPNS baru atau tidak. Eko menerangkan, setelah deadline penyetoran usulan kebutuhan CPNS baru ini ditutup, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Tahap ini diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan.
Sehingga, jika proses ini berjalan lancar, maka seleksi CPNS baru tahun ini digelar sekitar pertengahan semester II. ”Kita belum bisa menetapkan kapan pasti agenda seleksi ini,” jelas Eko. Dia berharap, saat ini seluruh instansi daerah fokus untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratan dikabulkannya permohonan jatah CPNS baru.
Dari data usulan permohonan CPNS baru di tingkat pusat per 20 Januari menunjukkan, seluruh instansi sudah mengajukan permohonan. Total ada 48 instansi. Tetapi, semua usulan masih itu belum ada yang komplet. Rata-rata, instansi di pusat baru melaporkan form perhitungan kebutuhan PNS dan usulan formasi yang mendesak. Sebaliknya, seluruh instansi tadi rata-rata belum melayangkan laporan redistribusi pegawai dan laporan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun.
Sementara itu, untuk level pemerintah daerah, baik itu pemprov, pemkab, dan pemko, seluruhnya juga sudah mengusulkan kebutuhan CPNS baru. Total ada 468 instansi. Sayangnya, seluruh instansi di daerah ini hanya mengirimkan laporan form perhitungan kebutuhan PNS saja. Untuk laporan lainnya, masih banyak yang bolong-bolong. Khususnya untuk laporan redistribusi pegawai, seluruh instansi di daerah belum melayangkan laporannya.
Pihak Kemen PAN dan RB masih belum melakukan analisis mendalam kenapa sampai banyak instansi belum melaporkan laporan redistribusi pegawai. Padahal, salah satu syarat bagi instansi yang mendapatkan jatah CPNS baru adalah redistribusi postur sebaran aparatur sipil (PNS) gendut di daerah tertentu. Seperti di Pulau Jawa. Upaya ini bisa lintas kantor, tetapi masih dalam satu kabupaten atau kota. Lintas kabupaten atau kota, tetapi masih dalam satu provinsi. Hingga lintas provinsi. Redistribusi pegawai ini merupakan upaya untuk mengatasi kepadatan sekaligus kekurangan tenaga PNS di daerah teretntu.
Men-PAN dan RB Azwar Abubakar saat pembukaan analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK) di Aceh kemarin (30/1) mengatakan, pimpinan daerah harus memimpin langsung penyusunan laporan Anjab dan ABK. ”Sebelum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan, instansi pemerintah tidak akan diberikan tambahan formasi PNS,” ujarnya seperti dilansir Humas Kemen PAN dan RB.
Februari, Tahapan Dimulai
Di Sumbar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar langsung menindaklanjuti ”lampu hijau” Kemen PAN dan RB membolehkan daerah melaksanakan seleksi CPNS 2012. Tim analisis jabatan dan beban kerja berjumlah 40 orang sudah dibentuk, dijadwalkan tim ini mulai menjalankan tugasnya Februari 2012 mendatang.
”BKD Sumbar siap menjalankan tahap pertama dari proses analisa jabatan dan beban kerja sebagai salah satu prasyarat rekrutmen CPNS di Sumbar. Kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatu berhubungan dengan blangko dan surat-surat yang mesti diisi nantinya, termasuk pembentukan tim analis penyusun formasi pegawai untuk lingkup provinsi,” kata Sekretaris BKD Sumbar Armen pada Padang Ekspres di ruang kerjanya, Senin (30/1).
Pada tahap pertama, tambah Armen, tim akan menghitung persediaan pegawai berdasarkan jabatan. Dari sana didapatkan gambaran pegawai dari jabatan struktural hingga fungsional. ”Namun, sebelum tim mulai melaksanakan tugasnya, BKD akan mendatangkan tenaga ahli dari Kemen PAN dan RB untuk memberikan pelatihan tentang metode analisis jabatan dan beban kerja yang akan dipakai,” sebut Armen.
Diakui Armen, analisa itu sudah dijabarkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah. Namun, pihaknya menilai tidak cukup sekadar berpatokan terhadap aturan tersebut. Itulah dasarnya, BKD Sumbar memutuskan sebelum proses berjalan perlu dilakukan pelatihan. ”Sebenarnya pelatihan itu akan dilaksanakan secara nasional. Namun, karena belum jelas kapan dilaksanakan, kita mengambil inisiatif melaksanakannya sendiri telebih dahulu selama dua hari,” terang Armen.
Setelah tahap pertama tuntas, BKD Sumbar melaksanakan pengukuran, pemetaan dan memproyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan. Ditargetkan tahap kedua ini tuntas Mei 2012. Kemudian masuk tahap tiga sampai Juni 2012 mendatang, di mana tim Kemen PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementrian Dalam Negeri melakukan pengoreksian dan pemeriksaan hasil analisis tadi. “Dari sanalah kita baru melakukan pengajuan, dan selanjutnya disetujui Kemen PAN dan RB,” jelasnya.
Untuk kabupaten dan kota, sebut Armen, ada pula timnya tersendiri. ”Kalau mereka mau mengadakan pelatihan atau hanya sekadar konsultasi untuk melakukan analisis itu, provinsi siap memfasilitasinya,” kata Armen.
Dokter Spesialis Kurang
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Rosnini Savitri ketika ditemui Padang Ekspres saat peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sijunjung, kemarin (30/1) menyebutkan, kebutuhan tenaga medis di Sumbar terutama dokter spesialis berdasarkan 18 jenis yang dibutuhkan sudah lengkap. Namun praktik di lapangan, dalam satu rumah sakit kelas C dibutuhkan tidak hanya satu dokter spesialis, tapi bisa jadi dua atau tiga setiap rumah sakitnya.
”Untuk sementara kita penuhi dulu jumlah dokter spesialis yang dibutuhkan. Selanjutnya, baru kita tambah satu per satu,” tambahnya. Rosnini menyebutkan dari 196 dokter berstatus PNS yang disekolahkan, yang telah lulus menjadi dokter spesialis baru berkisar 30 persen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia mengaku ditutupi dengan pegawai tidak tetap.
Mengenai standar rumah sakit kelas C, menurut Rosnini, tidak mesti berpatokan pada bentuk dan kemewahan rumah sakit. Namun, sarana dan prasarana penunjang juga sangat berpengaruh. Selain itu, juga ada beberapa standar harus dipenuhi seperti pelayanan mesti prima dan jumlah dokter spesialis. ”Setidaknya, untuk menjadi rumah sakit kelas C dibutuhkan 13 dokter spesialis,” tambahnya.
Prioritaskan Honorer
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyambut baik kepastian penambahan formasi tenaga pendidik atau guru tahun ini. Di sela rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin (30/1), Nuh mengatakan, tetap akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer kategori I dulu. Meskipun dalam praktiknya nanti, rekturmen CPNS baru ini berbeda dengan pengangatakan langsung tenaga honorer kategori I.
”Jika ada dua peserta seleksi CPNS baru formasi guru, yang satu berstatus tenaga honorer kategori I dan satunya lagi pelamar umum sama-sama mendapatkan nilai 100, maka yang diangkat adalah tenaga honorer. Dengan cara ini, urusan pengangkatan tenaga honorer tidak semakin pelik.,” ujar dia. Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS baru ini, juga terbuka bagi tenaga honorer yang tidak sabar menunggu ditekennya RPP Pengangkatan Tenaga Honorer.
Senada dengan Kemendikbud, Kemenkum dan HAM juga memberikan respons positif atas adanya rekrutmen baru CPNS, khususnya bagi sipir Lapas dan Rutan. Seperti diketahui KemenPAN dan RB memprioritaskan formasi tenaga medis, guru dan sipir dalam rekrutmen tahun ini. Humas Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Akbar Hadi Prabowo mengakui jumlah tenaga pengamanan di seluruh lapas dan rutan, masih minim. Menurut data Ditjen Pas, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 142.142.000 orang, padahal kapasitas lapas dan rutan hanya 96.402.000 orang.
Sejatinya seorang sipir mengawasi 25 napi. Namun kenyataannya, seorang sipir diharuskan mengawasi 60 napi. Bahkan, dalam lapas dan rutan yang mengalami kelebihan kapasitas mengharuskan seorang petugas mengawasi 130 napi. ”Dari 33 provinsi, hanya 10 lapas yang tidak mengalami over capacity. Jadi di lapangan, seorang petugas bisa mengawasi 60 sampai 130 napi,” ujarnya. Sesuai data kebutuhan pada 2010, Kemenkum dan HAM membutuhkan 14.719.000 pegawai baru. Dari jumlah tersebut, 10 ribu di antaranya diperuntukkan bagi tenaga pengamanan.
Harus Melalui Analisis
Dihubungi terpisah, mantan Sekretaris Provinsi Sumbar Rusdi Lubis mendukung rencana penerimaan CPNS melalui proses ketat. ”Selama ini, hal itu yang belum pernah dilakukan. Pengusulan kebutuhan CPNS hanya dilihat dari posisi jabatan yang kosong saja,” ujarnya. Dengan ini, sambung Rusdi, akan bisa mengantispasi jumlah PNS yang berlebihan di masa datang. (cp/mg8/jpnn)
Sumber: Padang Ekspres
Rekrutmen CPNS untuk formasi tertentu ini meliputi tenaga pendidik, tenaga medis, dan tenaga mendesak lainnya. Di antaranya, sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP)). Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasodjo kemarin (30/1) mengatakan, pihaknya optimistis daerah bisa melengkapi berbagai dokumen persyaratan pengajuan kebutuhan CPNS baru yang sudah ditetapkan. ”Kita optimis. Asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti bisa mengejar target usulan ini,” tandasnya.
Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, beragamnya jenis kelengkapan dokumen yang harus dilaporkan ke Kemen PAN dan RB semata-mata untuk memetakan kebutuhan riil PNS sebenar-benarnya. Ketentuan ini juga diberlakukan, karena pemerintah sedang menggulirkan moratorium pengangkatan CPNS baru. Eko mengingatkan, bagi daerah yang aslinya tidak membutuhkan CPNS baru, jangan coba-coba untuk melayangkan usulan pengadaan CPNS lagi.
Laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi PNS selama lima tahun, yang menjadi salah satu persyaratan usulan CPNS baru, bisa menjadi indikator jika instansi daerah atau pusat memang benar-benar membutuhkan CPNS baru atau tidak. Eko menerangkan, setelah deadline penyetoran usulan kebutuhan CPNS baru ini ditutup, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Tahap ini diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan.
Sehingga, jika proses ini berjalan lancar, maka seleksi CPNS baru tahun ini digelar sekitar pertengahan semester II. ”Kita belum bisa menetapkan kapan pasti agenda seleksi ini,” jelas Eko. Dia berharap, saat ini seluruh instansi daerah fokus untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratan dikabulkannya permohonan jatah CPNS baru.
Dari data usulan permohonan CPNS baru di tingkat pusat per 20 Januari menunjukkan, seluruh instansi sudah mengajukan permohonan. Total ada 48 instansi. Tetapi, semua usulan masih itu belum ada yang komplet. Rata-rata, instansi di pusat baru melaporkan form perhitungan kebutuhan PNS dan usulan formasi yang mendesak. Sebaliknya, seluruh instansi tadi rata-rata belum melayangkan laporan redistribusi pegawai dan laporan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun.
Sementara itu, untuk level pemerintah daerah, baik itu pemprov, pemkab, dan pemko, seluruhnya juga sudah mengusulkan kebutuhan CPNS baru. Total ada 468 instansi. Sayangnya, seluruh instansi di daerah ini hanya mengirimkan laporan form perhitungan kebutuhan PNS saja. Untuk laporan lainnya, masih banyak yang bolong-bolong. Khususnya untuk laporan redistribusi pegawai, seluruh instansi di daerah belum melayangkan laporannya.
Pihak Kemen PAN dan RB masih belum melakukan analisis mendalam kenapa sampai banyak instansi belum melaporkan laporan redistribusi pegawai. Padahal, salah satu syarat bagi instansi yang mendapatkan jatah CPNS baru adalah redistribusi postur sebaran aparatur sipil (PNS) gendut di daerah tertentu. Seperti di Pulau Jawa. Upaya ini bisa lintas kantor, tetapi masih dalam satu kabupaten atau kota. Lintas kabupaten atau kota, tetapi masih dalam satu provinsi. Hingga lintas provinsi. Redistribusi pegawai ini merupakan upaya untuk mengatasi kepadatan sekaligus kekurangan tenaga PNS di daerah teretntu.
Men-PAN dan RB Azwar Abubakar saat pembukaan analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK) di Aceh kemarin (30/1) mengatakan, pimpinan daerah harus memimpin langsung penyusunan laporan Anjab dan ABK. ”Sebelum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan, instansi pemerintah tidak akan diberikan tambahan formasi PNS,” ujarnya seperti dilansir Humas Kemen PAN dan RB.
Februari, Tahapan Dimulai
Di Sumbar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar langsung menindaklanjuti ”lampu hijau” Kemen PAN dan RB membolehkan daerah melaksanakan seleksi CPNS 2012. Tim analisis jabatan dan beban kerja berjumlah 40 orang sudah dibentuk, dijadwalkan tim ini mulai menjalankan tugasnya Februari 2012 mendatang.
”BKD Sumbar siap menjalankan tahap pertama dari proses analisa jabatan dan beban kerja sebagai salah satu prasyarat rekrutmen CPNS di Sumbar. Kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatu berhubungan dengan blangko dan surat-surat yang mesti diisi nantinya, termasuk pembentukan tim analis penyusun formasi pegawai untuk lingkup provinsi,” kata Sekretaris BKD Sumbar Armen pada Padang Ekspres di ruang kerjanya, Senin (30/1).
Pada tahap pertama, tambah Armen, tim akan menghitung persediaan pegawai berdasarkan jabatan. Dari sana didapatkan gambaran pegawai dari jabatan struktural hingga fungsional. ”Namun, sebelum tim mulai melaksanakan tugasnya, BKD akan mendatangkan tenaga ahli dari Kemen PAN dan RB untuk memberikan pelatihan tentang metode analisis jabatan dan beban kerja yang akan dipakai,” sebut Armen.
Diakui Armen, analisa itu sudah dijabarkan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah. Namun, pihaknya menilai tidak cukup sekadar berpatokan terhadap aturan tersebut. Itulah dasarnya, BKD Sumbar memutuskan sebelum proses berjalan perlu dilakukan pelatihan. ”Sebenarnya pelatihan itu akan dilaksanakan secara nasional. Namun, karena belum jelas kapan dilaksanakan, kita mengambil inisiatif melaksanakannya sendiri telebih dahulu selama dua hari,” terang Armen.
Setelah tahap pertama tuntas, BKD Sumbar melaksanakan pengukuran, pemetaan dan memproyeksi kebutuhan pegawai hingga lima tahun ke depan. Ditargetkan tahap kedua ini tuntas Mei 2012. Kemudian masuk tahap tiga sampai Juni 2012 mendatang, di mana tim Kemen PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementrian Dalam Negeri melakukan pengoreksian dan pemeriksaan hasil analisis tadi. “Dari sanalah kita baru melakukan pengajuan, dan selanjutnya disetujui Kemen PAN dan RB,” jelasnya.
Untuk kabupaten dan kota, sebut Armen, ada pula timnya tersendiri. ”Kalau mereka mau mengadakan pelatihan atau hanya sekadar konsultasi untuk melakukan analisis itu, provinsi siap memfasilitasinya,” kata Armen.
Dokter Spesialis Kurang
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Rosnini Savitri ketika ditemui Padang Ekspres saat peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sijunjung, kemarin (30/1) menyebutkan, kebutuhan tenaga medis di Sumbar terutama dokter spesialis berdasarkan 18 jenis yang dibutuhkan sudah lengkap. Namun praktik di lapangan, dalam satu rumah sakit kelas C dibutuhkan tidak hanya satu dokter spesialis, tapi bisa jadi dua atau tiga setiap rumah sakitnya.
”Untuk sementara kita penuhi dulu jumlah dokter spesialis yang dibutuhkan. Selanjutnya, baru kita tambah satu per satu,” tambahnya. Rosnini menyebutkan dari 196 dokter berstatus PNS yang disekolahkan, yang telah lulus menjadi dokter spesialis baru berkisar 30 persen. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia mengaku ditutupi dengan pegawai tidak tetap.
Mengenai standar rumah sakit kelas C, menurut Rosnini, tidak mesti berpatokan pada bentuk dan kemewahan rumah sakit. Namun, sarana dan prasarana penunjang juga sangat berpengaruh. Selain itu, juga ada beberapa standar harus dipenuhi seperti pelayanan mesti prima dan jumlah dokter spesialis. ”Setidaknya, untuk menjadi rumah sakit kelas C dibutuhkan 13 dokter spesialis,” tambahnya.
Prioritaskan Honorer
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyambut baik kepastian penambahan formasi tenaga pendidik atau guru tahun ini. Di sela rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin (30/1), Nuh mengatakan, tetap akan memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer kategori I dulu. Meskipun dalam praktiknya nanti, rekturmen CPNS baru ini berbeda dengan pengangatakan langsung tenaga honorer kategori I.
”Jika ada dua peserta seleksi CPNS baru formasi guru, yang satu berstatus tenaga honorer kategori I dan satunya lagi pelamar umum sama-sama mendapatkan nilai 100, maka yang diangkat adalah tenaga honorer. Dengan cara ini, urusan pengangkatan tenaga honorer tidak semakin pelik.,” ujar dia. Dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS baru ini, juga terbuka bagi tenaga honorer yang tidak sabar menunggu ditekennya RPP Pengangkatan Tenaga Honorer.
Senada dengan Kemendikbud, Kemenkum dan HAM juga memberikan respons positif atas adanya rekrutmen baru CPNS, khususnya bagi sipir Lapas dan Rutan. Seperti diketahui KemenPAN dan RB memprioritaskan formasi tenaga medis, guru dan sipir dalam rekrutmen tahun ini. Humas Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Akbar Hadi Prabowo mengakui jumlah tenaga pengamanan di seluruh lapas dan rutan, masih minim. Menurut data Ditjen Pas, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 142.142.000 orang, padahal kapasitas lapas dan rutan hanya 96.402.000 orang.
Sejatinya seorang sipir mengawasi 25 napi. Namun kenyataannya, seorang sipir diharuskan mengawasi 60 napi. Bahkan, dalam lapas dan rutan yang mengalami kelebihan kapasitas mengharuskan seorang petugas mengawasi 130 napi. ”Dari 33 provinsi, hanya 10 lapas yang tidak mengalami over capacity. Jadi di lapangan, seorang petugas bisa mengawasi 60 sampai 130 napi,” ujarnya. Sesuai data kebutuhan pada 2010, Kemenkum dan HAM membutuhkan 14.719.000 pegawai baru. Dari jumlah tersebut, 10 ribu di antaranya diperuntukkan bagi tenaga pengamanan.
Harus Melalui Analisis
Dihubungi terpisah, mantan Sekretaris Provinsi Sumbar Rusdi Lubis mendukung rencana penerimaan CPNS melalui proses ketat. ”Selama ini, hal itu yang belum pernah dilakukan. Pengusulan kebutuhan CPNS hanya dilihat dari posisi jabatan yang kosong saja,” ujarnya. Dengan ini, sambung Rusdi, akan bisa mengantispasi jumlah PNS yang berlebihan di masa datang. (cp/mg8/jpnn)
Sumber: Padang Ekspres
Senin, 13 Februari 2012
Satu dari 65 Ribu CPNS 2012
Andai satu dari 65 ribu CPNS adalah kita, tentu siapa pun akan bergembira. Dalam pernyatannya pemerintah merencanakan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk bersaing memperebutkan jatah 65 ribu CPNS 2012-213.
Jumlah 65 ribu CPNS tidak tidak mudah. Jumlah itu terlihat banyak, tetapi dengan tingkat persaingan dari tahu ke tahun yang semakin meningkat. Tentu peluang menjadi bagian pegawai di lingkungan departemen mana pun dan instansi mana pun akan bergantung kualitas san kompetitif kita.
Anggap dengan jumlah pesaing yang semakin kompetitif, sebutsaja 2 jutaan, berarti seseorang akan bersaing memperebutkan tempat 65 ribu berbanding 6,5 juta pesaing.
Diterima berarti 1:100, itu anggapan sementara. Bersaing dengan 100 orang sebagai juara bukan hanya mengalahkan aspek kualitas, melainkan aspek mentalitas. Asumsinya, dalam sebuah lomba kita adalah juara di antara 100 peserta. Mampukah? Semoga saja.
Jumlah 65 ribu CPNS tidak tidak mudah. Jumlah itu terlihat banyak, tetapi dengan tingkat persaingan dari tahu ke tahun yang semakin meningkat. Tentu peluang menjadi bagian pegawai di lingkungan departemen mana pun dan instansi mana pun akan bergantung kualitas san kompetitif kita.
Anggap dengan jumlah pesaing yang semakin kompetitif, sebutsaja 2 jutaan, berarti seseorang akan bersaing memperebutkan tempat 65 ribu berbanding 6,5 juta pesaing.
Diterima berarti 1:100, itu anggapan sementara. Bersaing dengan 100 orang sebagai juara bukan hanya mengalahkan aspek kualitas, melainkan aspek mentalitas. Asumsinya, dalam sebuah lomba kita adalah juara di antara 100 peserta. Mampukah? Semoga saja.
Minggu, 12 Februari 2012
258 Pegawai BKPM Sukses Raih Toefl di Atas 600
Pencanangan pegawai untuk sukses Toefel disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gita Wiryawan. Langkah ini adalah dalam menjawab satu kebutuhan berbahasa di lingkungan Departemen Perdagangan dan BKPM.
Sukses Toefl 600 memang bukan pekerjaan yang ringan. Belum lagi di tengah aktivitas kerja dan belajar, kemampuan berbahasa membutuhkan kemampuan aplikatif. Artinya, kalau bukan tuntutan mengekspresikan diri, dengan lain “dipaksa”, berbahasa tidak lagi jadi persoalan.
Memang, penguasan bahasa Indonesia tetap penting. Bila tolak ukur menguasai bahasa Inggris adalah Toefl, penguasaan berbahasa Indonesia adalah UKBI (Uji Kompetensi Bahasa Indonesia), sebu saja sebagai Toefl bahasa Indonesia.
Sukses Toefl 600 memang bukan pekerjaan yang ringan. Belum lagi di tengah aktivitas kerja dan belajar, kemampuan berbahasa membutuhkan kemampuan aplikatif. Artinya, kalau bukan tuntutan mengekspresikan diri, dengan lain “dipaksa”, berbahasa tidak lagi jadi persoalan.
Memang, penguasan bahasa Indonesia tetap penting. Bila tolak ukur menguasai bahasa Inggris adalah Toefl, penguasaan berbahasa Indonesia adalah UKBI (Uji Kompetensi Bahasa Indonesia), sebu saja sebagai Toefl bahasa Indonesia.
Penerimaan CPNS Tahun Ini Terancam Batal
JAKARTA--Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini terancam batal. Pasalnya, hingga kemarin belum ada satu pun daerah yang usulannya dinyatakan lengkap. Data terkini, sudah 53 daerah yang mengajukan usulan, namun sayangnya tidak disertai analisa jabatan (Anjab) dan analisa Beban Kerja (ABK).
"Baru 53 daerah yang masuk, namun belum lengkap juga. Kita masih memberikan deadline hingga Juni mendatang," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen-PAN) Eko Prasojo, Minggu (12/2).
Jika sampai Juni, usulan kebutuhan pegawai untuk tenaga tertentu (tenaga kesehatan, guru, dan tenaga mendesak seperti sipir serta anak buah kapal, juga honorer tertinggal) yang disertai Anjab maupun ABK, belum juga diusulkan ke pusat, berarti penerimaan CPNS ditiadakan. Kalaupun usulan lengkap masuk tapi di atas Juni 2012, maka akan diplot untuk formasi 2013.
"Hitungan pemerintah hanya sampai Juni, karena Juli sudah harus dibahas dengan DPR RI. Kalau lewat Juni, berarti penerimaannya ditunda tahun depan," ujar Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini.
Penegasan serupa diungkapkan Nurhayati, asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB. "Namanya moratorium, berarti tidak ada penerimaan sama sekali. Kalaupun dalam moratorium ada pengecualian bagi honorer tertinggal, tenaga kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendesak, namun ada syaratnya," tuturnya.
(sumber: Jawa Pos, 13 Februari 2012)
"Baru 53 daerah yang masuk, namun belum lengkap juga. Kita masih memberikan deadline hingga Juni mendatang," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen-PAN) Eko Prasojo, Minggu (12/2).
Jika sampai Juni, usulan kebutuhan pegawai untuk tenaga tertentu (tenaga kesehatan, guru, dan tenaga mendesak seperti sipir serta anak buah kapal, juga honorer tertinggal) yang disertai Anjab maupun ABK, belum juga diusulkan ke pusat, berarti penerimaan CPNS ditiadakan. Kalaupun usulan lengkap masuk tapi di atas Juni 2012, maka akan diplot untuk formasi 2013.
"Hitungan pemerintah hanya sampai Juni, karena Juli sudah harus dibahas dengan DPR RI. Kalau lewat Juni, berarti penerimaannya ditunda tahun depan," ujar Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini.
Penegasan serupa diungkapkan Nurhayati, asisten Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB. "Namanya moratorium, berarti tidak ada penerimaan sama sekali. Kalaupun dalam moratorium ada pengecualian bagi honorer tertinggal, tenaga kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendesak, namun ada syaratnya," tuturnya.
(sumber: Jawa Pos, 13 Februari 2012)
Korelasi Toefl dan Kualitas PNS
Gebrakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan yang mempersyaratkan lulus tes Toefl bagi pegawainya dianggap mampu mendongkrak iklim investasi di Indonesia. Apalagi pintu gerbang departemen ini keluar negeri adalah yang mampu meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral antara Indonesia dengan negara-negara investor.
Dalam suatu pernyataannya, Januari 2012 lalu, Bayu Krsamurthi selaku Wakil Menteri Perdagangan mengatakan bahwa kemampuan berbahasa telah mampu mendongkrak iklim investasi yang signifikan secara persentase dari tahun ke tahun, begitupun perkembangan investasinya ke luar Jawa.
Tes Toefl merupakan uji kemampuan berbahasa dengan tolak ukur tersistem. Kemampuan membaca, memahami, menulis, mendengar selalu berkaitan sebagai bagian integral penguasaan materi. Tes ini akan membuat penguasaan berbahasa seseorang tidak sekadar kemampuan gramatikal, tetapi komprehensif menguasai. Itulah tampaknya harapan di balik pengembangan mutu PNS di departemen ini.
Dalam suatu pernyataannya, Januari 2012 lalu, Bayu Krsamurthi selaku Wakil Menteri Perdagangan mengatakan bahwa kemampuan berbahasa telah mampu mendongkrak iklim investasi yang signifikan secara persentase dari tahun ke tahun, begitupun perkembangan investasinya ke luar Jawa.
Tes Toefl merupakan uji kemampuan berbahasa dengan tolak ukur tersistem. Kemampuan membaca, memahami, menulis, mendengar selalu berkaitan sebagai bagian integral penguasaan materi. Tes ini akan membuat penguasaan berbahasa seseorang tidak sekadar kemampuan gramatikal, tetapi komprehensif menguasai. Itulah tampaknya harapan di balik pengembangan mutu PNS di departemen ini.
Langganan:
Postingan (Atom)