Seringkali yang jadi pemandangan menarik dalam tes CPNS adalah kesiapan peserta. Kelengkapan administrasi dan persyaratan belumlah cukup.
Alat tulisan ternyata jadi persyaratan penting. Pensil 2b dan penghapus bukanlah satu-satunya. Amatilah kalau tes CPNS itu diselenggarakan di ruang terbuka, di stadion sepak bola misalnya. Tempat duduk nyaris jadi alas atau pengganti peran meja. Ini tentu akan mengganggu konsentrasi dan mental, bukan hanya untuk kita tetapi juga peserta lain, apalagi dengan duduk bersandar pada alas kaki atau lipatan betis, di samping waktu yang terbatas, akan menyiksa fisik kita.
Rabu, 02 Maret 2011
KPK Didesak Usut Korupsi Penerimaan CPNS
JAKARTA--MICOM: Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Musi Banyuasin (Gempur Muba), Sumatera Selatan (Sumsel), kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meminta mengusut kasus dugaan korupsi dan kolusi pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah tersebut.
Aksi kali ini juga dipimpin Koordinator Gempur Muba di Jakarta Eka Juliardi Sanjaya, berlangsung di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/3). Sebelumnya, aksi di tempat yang sama dilakukan pada 21 Februari 2011. Mereka juga melakukan aksi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 23 Februari 2011.
Eka mengemukakan, Gempur Muba akan membuktikan komitmennya untuk terus melakukan tuntutan pengusutan terhadap dugaan KKN pada penerimaan CPNS di Pemkab Muba. "Hari ini Selasa 1 Maret 2011 kami kembali mendatangi KPK untuk menegaskan tuntutan dan menagih janji KPK yang sudah diangkat media massa bahwa KPK akan mengusut dugaan korupsi berupa suap dan pemerasaan pada proses penerimaan CPNS di daerah itu," tegasnya.
Menurut dia, tuntutan Gempur Muba ke KPK dan Kantor Menneg PAN dan RB mendapat tanggapan positif dari kalangan DPRD Kab Muba. Di beberapa media massa disebutkan bahwa Anwar Hassan BA, anggota DPRD Kab Muba meminta Menneg PAN dan RB dan KPK untuk turun langsung ke lapangan, karena dengan bukti awal yang diajukan, kasus itu sudah layak diusut.
Selain itu, adanya tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Pemkab Muba bahwa tidak ada suap dan penerimaan dan yang menentukan adalah berdasarkan keputusan Tim Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya, merupakan pembohongan publik.
Karena itu, Gempur Muba meyakini sebagaimana proses penerimaan CPNS di seluruh Indonesia, tim outsourcing hanyalah melakukan seleksi tapi keputusan akhir ada pada Kepala BKD dan bupati selaku pengguna SDM.
Pengunjuk rasa mengatakan, beberapa CPNS yang ditemui mengaku diminta menyediakan uang antara Rp50-Rp150 juta tergantung apakah memiliki koneksi atau tidak di Pemkab Muba. "Bayangkan jika dalam satu periode penerimaan terdapat 500 calon pegawai saja, maka uang suap yang diterima bisa mencapai Rp75 miliar. Sudah saatnya KPK masuk dan mengusut dugaan korupsi itu," katanya. (Ant/OL-8)
(Sumber: Media Indonesia)
Aksi kali ini juga dipimpin Koordinator Gempur Muba di Jakarta Eka Juliardi Sanjaya, berlangsung di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/3). Sebelumnya, aksi di tempat yang sama dilakukan pada 21 Februari 2011. Mereka juga melakukan aksi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 23 Februari 2011.
Eka mengemukakan, Gempur Muba akan membuktikan komitmennya untuk terus melakukan tuntutan pengusutan terhadap dugaan KKN pada penerimaan CPNS di Pemkab Muba. "Hari ini Selasa 1 Maret 2011 kami kembali mendatangi KPK untuk menegaskan tuntutan dan menagih janji KPK yang sudah diangkat media massa bahwa KPK akan mengusut dugaan korupsi berupa suap dan pemerasaan pada proses penerimaan CPNS di daerah itu," tegasnya.
Menurut dia, tuntutan Gempur Muba ke KPK dan Kantor Menneg PAN dan RB mendapat tanggapan positif dari kalangan DPRD Kab Muba. Di beberapa media massa disebutkan bahwa Anwar Hassan BA, anggota DPRD Kab Muba meminta Menneg PAN dan RB dan KPK untuk turun langsung ke lapangan, karena dengan bukti awal yang diajukan, kasus itu sudah layak diusut.
Selain itu, adanya tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Pemkab Muba bahwa tidak ada suap dan penerimaan dan yang menentukan adalah berdasarkan keputusan Tim Jasa Ketenagakerjaan Universitas Sriwijaya, merupakan pembohongan publik.
Karena itu, Gempur Muba meyakini sebagaimana proses penerimaan CPNS di seluruh Indonesia, tim outsourcing hanyalah melakukan seleksi tapi keputusan akhir ada pada Kepala BKD dan bupati selaku pengguna SDM.
Pengunjuk rasa mengatakan, beberapa CPNS yang ditemui mengaku diminta menyediakan uang antara Rp50-Rp150 juta tergantung apakah memiliki koneksi atau tidak di Pemkab Muba. "Bayangkan jika dalam satu periode penerimaan terdapat 500 calon pegawai saja, maka uang suap yang diterima bisa mencapai Rp75 miliar. Sudah saatnya KPK masuk dan mengusut dugaan korupsi itu," katanya. (Ant/OL-8)
(Sumber: Media Indonesia)
Langganan:
Postingan (Atom)